From disrespect to recognition: the state’s legal-ethical transformation in ensuring the constitutional rights of Lombok’s Ahmadiyah refugees

TY - JOUR

T1 - From disrespect to recognition

T2 - the state’s legal-ethical transformation in ensuring the constitutional rights of Lombok’s Ahmadiyah refugees

AU - Apipuddin, Apipuddin

AU - Jumarim, null

AU - Nasrullah, null

AU - Ridho, Miftahur

AU - Saleh Sofyan, Muhamad

N1 - Publisher Copyright: © 2025 Faculty of Sharia State Islamic University of Salatiga. All rights reserved.

PY - 2025/12/31

Y1 - 2025/12/31

N2 - This study analyzes forms of discrimination and the transformation of state recognition toward Ahmadiyah refugees in Lombok across five basic service rights, namely population administration, education and health, marriage registration, psychosocial services, and adequate housing. It employs Axel Honneth’s recognition dimensions integrated with the dimensions of Jasser Auda’s maqāsid } system. This qualitative study employs in-depth interviews as its primary data source, complemented by national and international legal documents, books, and relevant articles as secondary data. The data were analyzed using reflective thematic analysis. The findings show two main points. First, prior to 2014, there was no form of state recognition of Ahmadiyah refugees in Lombok. They lived in displacement without population administration services, without marriage registration, experienced discrimination in education and health services, lacked psychosocial services, and lived in inadequate housing. This situation indicates the absence of recognition across three dimensions: love, right, and solidarity. Second, the transformation of recognition began in 2014 through population administration services, followed by marriage registration in 2015, psychosocial services in 2018, and limited relocation for Ahmadiyah refugees in East Lombok in 2021. This transformation marks a shift from Honneth’s linear assumption, as recognition began through structural state policies that restored self-respect, fostered self-esteem, and built self-confidence. This transformation also reflects an ethical shift toward public policy informed by maqāsid } al-sharī’ah, which this study conceptualizes as recognition of maqāsid } . While this study contributes to broadening the horizons of recognition theory and maqāsid } al-sharī’ah in the context of religious minorities, further research is needed because the study locus is limited to Lombok. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk diskriminasi dan transformasi pengakuan negara terhadap pengungsi Ahmadiyah Lombok, dalam lima hak layanan dasar, yaitu administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan, pencatatan perkawinan, layanan psikososial, dan hunian layak. Penelitian ini menggunakan pendekatan dimensi rekognisi Axel Honneth yang diintegrasikan dengan dimensi sistem maqâsid } Jasser Auda. Penelitian kualitatif ini, menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer dan dokumen hukum nasional, internasional, buku, dan artikel relevan sebagai data sekunder. Data di analisis menggunakan metode tematik reflektif. Hasil menunjukkan dua hal. Pertama, sebelum tahun 2014 tidak terdapat bentuk rekognisi negara terhadap pengungsi Ahmadiyah Lombok. Pengungsi Ahmadiyah Lombok hidup di pengungsian tanpa layanan administrasi kependudukan, tanpa pencatatan perkawinan, diskriminasi layanan pendidikan dan kesehatan, tanpa layanan psikososial dan hidup di tempat tinggal yang tidak layak. Situasi ini menunjukkan tidak adanya pengakuan terhadap pengungsi Ahmadiyah Lombok dalam tiga dimensi yakni love, right dan solidarity. Kedua, transformasi pengakuan dimulai negara pada 2014 melalui layanan administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan tahun 2015, layanan psikososial tahun 2018 dan relokasi terbatas untuk pengungsi Ahmadiyah Lombok Timur tahun 2021. Transformasi negara tersebut memperlihatkan pergeseran dari asumsi linear Honneth. Dimana, rekognisi justru dimulai dari kebijakan struktural negara dengan memulihkan self respect yang menumbuhkan self esteem dan membangun self confidence. Transformasi pengakuan negara tersebut juga mencerminkan pergeseran etis menuju kebijakan publik yang berdimensi maqâsid } al-Syarī‘ah dan dalam penelitian ini penulis sebut sebagai rekognisi maqāsidi. } Meskipun penelitian ini berkontribusi dalam memperluas horizon teori rekognisi dan maqāsid } al-Syarī‘ah pada konteks minoritas agama. Studi lanjutan di perlukan mengingat locus penelitian terbatas hanya di Lombok.

AB - This study analyzes forms of discrimination and the transformation of state recognition toward Ahmadiyah refugees in Lombok across five basic service rights, namely population administration, education and health, marriage registration, psychosocial services, and adequate housing. It employs Axel Honneth’s recognition dimensions integrated with the dimensions of Jasser Auda’s maqāsid } system. This qualitative study employs in-depth interviews as its primary data source, complemented by national and international legal documents, books, and relevant articles as secondary data. The data were analyzed using reflective thematic analysis. The findings show two main points. First, prior to 2014, there was no form of state recognition of Ahmadiyah refugees in Lombok. They lived in displacement without population administration services, without marriage registration, experienced discrimination in education and health services, lacked psychosocial services, and lived in inadequate housing. This situation indicates the absence of recognition across three dimensions: love, right, and solidarity. Second, the transformation of recognition began in 2014 through population administration services, followed by marriage registration in 2015, psychosocial services in 2018, and limited relocation for Ahmadiyah refugees in East Lombok in 2021. This transformation marks a shift from Honneth’s linear assumption, as recognition began through structural state policies that restored self-respect, fostered self-esteem, and built self-confidence. This transformation also reflects an ethical shift toward public policy informed by maqāsid } al-sharī’ah, which this study conceptualizes as recognition of maqāsid } . While this study contributes to broadening the horizons of recognition theory and maqāsid } al-sharī’ah in the context of religious minorities, further research is needed because the study locus is limited to Lombok. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk diskriminasi dan transformasi pengakuan negara terhadap pengungsi Ahmadiyah Lombok, dalam lima hak layanan dasar, yaitu administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan, pencatatan perkawinan, layanan psikososial, dan hunian layak. Penelitian ini menggunakan pendekatan dimensi rekognisi Axel Honneth yang diintegrasikan dengan dimensi sistem maqâsid } Jasser Auda. Penelitian kualitatif ini, menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer dan dokumen hukum nasional, internasional, buku, dan artikel relevan sebagai data sekunder. Data di analisis menggunakan metode tematik reflektif. Hasil menunjukkan dua hal. Pertama, sebelum tahun 2014 tidak terdapat bentuk rekognisi negara terhadap pengungsi Ahmadiyah Lombok. Pengungsi Ahmadiyah Lombok hidup di pengungsian tanpa layanan administrasi kependudukan, tanpa pencatatan perkawinan, diskriminasi layanan pendidikan dan kesehatan, tanpa layanan psikososial dan hidup di tempat tinggal yang tidak layak. Situasi ini menunjukkan tidak adanya pengakuan terhadap pengungsi Ahmadiyah Lombok dalam tiga dimensi yakni love, right dan solidarity. Kedua, transformasi pengakuan dimulai negara pada 2014 melalui layanan administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan tahun 2015, layanan psikososial tahun 2018 dan relokasi terbatas untuk pengungsi Ahmadiyah Lombok Timur tahun 2021. Transformasi negara tersebut memperlihatkan pergeseran dari asumsi linear Honneth. Dimana, rekognisi justru dimulai dari kebijakan struktural negara dengan memulihkan self respect yang menumbuhkan self esteem dan membangun self confidence. Transformasi pengakuan negara tersebut juga mencerminkan pergeseran etis menuju kebijakan publik yang berdimensi maqâsid } al-Syarī‘ah dan dalam penelitian ini penulis sebut sebagai rekognisi maqāsidi. } Meskipun penelitian ini berkontribusi dalam memperluas horizon teori rekognisi dan maqāsid } al-Syarī‘ah pada konteks minoritas agama. Studi lanjutan di perlukan mengingat locus penelitian terbatas hanya di Lombok.

KW - Ahmadiyah refugees

KW - constitutional rights

KW - discrimination

KW - recognition

KW - state transformation

UR - https://www.scopus.com/pages/publications/105027994442

U2 - 10.18326/ijtihad.v25i2.333-362

DO - 10.18326/ijtihad.v25i2.333-362

M3 - Article

AN - SCOPUS:105027994442

SN - 1411-9544

VL - 25

SP - 333

EP - 362

JO - Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan

JF - Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan

IS - 2

ER -